Cara Sederhana Mendapatkan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit ISPO

Cara Mendapatkan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit ISPO

Sertifikasi perkebunan kelapa sawit ISPO berlaku wajib bagi para pengusaha atau pemilik kebun kelapa sawit, lho! Ketahui tahapan cara pengajuannya berikut.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 telah menggantikan Permentan Nomor 11 Tahun 2015 sebagai landasan hukum dalam penerapan sertifikasi perkebunan kelapa sawit ISPO. Melalui aturan baru ini, pemerintah pun mewajibkan kepada para pelaku usaha, baik perusahaan pengolahan ataupun pemilik kebun kelapa sawit untuk mempunyai sertifikasi. Sanksinya tidak tanggung-tanggung, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha.

Dengan adanya aturan yang bersifat lebih tegas, para pelaku usaha di sektor industri kelapa sawit harus menaatinya. Pemerintah pun memberi keringanan berupa waktu jeda selama 5 tahun kepada para pengusaha untuk memiliki sertifikasi ini, terhitung sejak penerbitan perpres.

Ditambah lagi, Anda juga dapat mengajukan bantuan keringanan biaya pengurusan sertifikasi kepada pemerintah. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk tak mengurusnya, kan?

Cara Mengurus Sertifikasi ISPO

Aturan terbaru tentang ISPO menyebutkan kalau proses pengurusan sertifikasi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada lembaga sertifikasi independen. Sebagai rekomendasi, Anda bisa pula memperoleh sertifikasi ini saat menggunakan layanan dari Mutu Institute. Permohonan sertifikasi dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok oleh mereka yang mempunyai usaha pengolahan atau memiliki kebun kelapa sawit.

1. Syarat Pengurusan Sertifikasi ISPO

Dalam proses pengajuan permohonan sertifikasi tersebut, perusahaan dan pekebun perlu mempersiapkan persyaratan yang berbeda. Syarat pengajuan sertifikasi untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut:

  • Bukti legalitas kepemilikan hak atas tanah
  • Izin usaha di bidang perkebunan
  • Izin Lingkungan
  • Penetapan kelas kebun yang dikeluarkan oleh lembaga pemberi izin usaha perkebunan

Sementara itu, syarat yang perlu disiapkan oleh pekebun kelapa sawit relatif lebih sederhana dibandingkan perusahaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

  • Bukti legalitas kepemilikan hak atas tanah
  • Surat tanda daftar usaha perkebunan
  • Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Selain persyaratan dokumen tersebut, pihak perusahaan atau pekebun kelapa sawit juga perlu memiliki tenaga auditor internal. Tenaga ini bertugas untuk menilai penerapan prinsip dan kriteria ISPO secara internal. Caranya, Anda dapat mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan ISPO.

2. Pembuatan Perjanjian Sertifikasi ISPO

Setelah mengajukan permohonan sertifikasi dengan disertai berbagai syarat pendukung, pihak perusahaan atau pekebun perlu melakukan perjanjian dengan lembaga sertifikasi. Perjanjian tersebut dapat dibuat setelah pihak lembaga melakukan verifikasi terkait persyaratan yang telah disetorkan.

Perjanjian ini mencakup berbagai aspek, termasuk di antaranya adalah rencana sertifikasi, hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, perselisihan, keadaan darurat, penilikan, serta perubahan aturan pembekuan serta penghentian sertifikasi.

3. Audit

Proses audit dilakukan oleh lembaga sertifikasi ISPO dalam dua tahap. Audit tahap pertama melakukan penilaian terhadap beberapa aspek, seperti:

  • Mengecek keabsahan serta kelengkapan dokumen legalitas pelaku usaha kelapa sawit
  • Pengambilan sampel kebun dan usaha pengolahan kelapa sawit yang diperlukan untuk pelaksanaan audit tahap 2
  • Penilaian titik kritis kebun serta usaha pengolahan kelapa sawit
  • Pemilihan pihak serta pemangku kepentingan yang digunakan sebagai narasumber

Sementara itu, audit tahap kedua mengatur tentang beberapa aspek seperti:

  • Keseluruhan dokumen yang disetorkan pemohon sertifikasi perkebunan kelapa sawit ISPO
  • Penerapan prinsip serta kriteria ISPO oleh pemohon sertifikasi
  • Uji kompetensi para karyawan perusahaan atau pemilik kebun
  • Penelusuran penerapan prinsip dan kriteria ISPO lewat konfirmasi melalui pihak terkait atau pemangku kepentingan

4. Penerbitan Sertifikasi

Kalau proses audit berjalan lancar, langkah selanjutnya adalah penerbitan sertifikasi perkebunan kelapa sawit oleh lembaga sertifikasi.

Dalam tahapan ini, pihak lembaga bisa pula melakukan penolakan pemberian sertifikasi kalau mendapati bahwa perusahaan atau pekebun tak menjalankan prinsip dan kriteria sesuai standar ISPO. Selain itu, sertifikat ISPO berlaku selama 5 tahun dan wajib diperpanjang ketika masa berlakunya habis.

Itulah tahapan lengkap proses pengajuan sertifikasi perkebunan kelapa sawit yang wajib diketahui oleh para pelaku industri di sektor ini.

Ingin melakukan Sertifikasi ISPO namun masih bingung dengan syarat dan prosedur Serfikasi ISPO? Segera hubungi kami melalui info@mutuinstitute.com atau 0819-1880-0007Jangan tunda untuk melakukan Sertifikasi ISPO

Leave a Comment