Pembatasan Wilayah Notaris untuk Pembuatan Akta Pendirian PT atau CV

Akta pendirian PT – Bagi seorang pelaku usaha, langkah awal agar bidang usaha yang dijalankannya dinyatakan legal atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah dengan memiliki akta. Akta pendirian perusahaan sekaligus menjadi persyaratan dasar yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses pendirian perusahaan.

Hingga perusahaan tersebut dapat dinyatakan sah oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar akta yang dibuatnya dapat memenuhi kategori akta autentik.

Hal ini dikarenakan apabila ada kekeliruan yang dilakukan oleh Notaris tersebut sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka dapat berdampak pada nilai keautentikan akta tersebut. Lebih jauh lagi, apabila akta yang dibuat oleh Notaris telah kehilangan sifat keautentikannya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa akta tersebut dapat digugat baik secara perdata ataupun pelanggaran secara pidana.

Pembatas Jabatan Notaris

Untuk itu, dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris memiliki pembatasan terhadap kewenangan yang dilakukannya. Salah satu kewenangan yang dimaksud adalah mengenai wilayah jabatan Notaris. Wilayah jabatan merupakan cakupan wilayah dimana seorang Notaris dapat bekerja membuat akta autentik.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada dasarnya, apabila mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seorang Notaris berwenang untuk melakukan perbuatan hukum di seluruh provinsi yang sama dengan kedudukannya.

Oleh karena itu, apabila ada seorang Notaris yang berkedudukan di Bandung maka boleh melakukan perbuatan hukum di wilayah Depok, Bogor ataupun Bekasi.

Karena ketiga kota tersebut masih dalam satu provinsi yang sama dengan kedudukan Notaris tersebut.

Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seorang Notaris berwenang untuk membuat akta pendirian dengan catatan bahwa perbuatan hukumnya dilakukan dalam wilayah kerjanya, yaitu meliputi seluruh provinsi berdasarkan tempat kedudukan Notaris berkedudukan.

Akan tetapi, ada situasi dan kondisi yang memungkinkan Notaris untuk membuat akta pendirian perusahaan dimana domisili perusahaan tersebut tidak sama dengan kedudukan Notaris.

Untuk memudahkan pengertian mengenai ini, kami memberikan ilustrasi sebagai berikut:

Rina dan Reni bermaksud mendirikan perusahaan dalam bentuk PT melalui bantuan Notaris yang berkedudukan di Bandung, Jawa Barat. Domisili perusahaan yang hendak mereka dirikan berada di Pontianak, Kalimantan Barat.

Pembuatan akta pendirian PT dilakukan oleh mereka bertiga sebagai pendiri. Apabila pada saat proses penandatanganan akta pendirian PT. Rina dan Reni sebagai pendiri dapat hadir di hadapan Notaris untuk melakukan penandatanganan akta pendirian PT tersebut, maka status akta pendirian PT tersebut adalah sah dan diperbolehkan.

Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa pendiri yang hadir di hadapan Notaris dapat dikatakan cakap secara hukum dan berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.

Secara lengkap, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

  • Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  1. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
  2. cakap melakukan perbuatan hukum.
  • Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
  • Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seorang Notaris berwenang untuk membuat akta pendirian PT, sekalipun PT tersebut berada di wilayah yang berbeda.Hal ini dapat dilakukan dengan catatan bahwa pendaftaran serta penandatanganan akta pendirian PT tersebut dilakukan oleh pihak pendiri yang bersangkutan secara langsung di hadapan Notaris.

Leave a Comment