Ketahui Perencanaan Pajak Badan Usaha CV

Ketahui Perencanaan Pajak Badan Usaha CV

Pajak badan usaha CV – Perusahaan dalam bentuk CV atau Commanditaire Vennootschap, merupakan perusahaan berbentuk badan usaha yang terdiri dari persekutuan dua anggota atau lebih, dimana terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktifnya bertanggung jawab penuh atas perusahaan dalam menjalankan operasional, sementara sekutu pasifnya hanya sebatas menanamkan modal saja.

Legalitas dalam pendirian sebuah CV sama saja dengan PT, dimana saat ini semua sistem telah terintegrasi secara elektronik, mulai dari pengesahan melalui sistem Kemenkumham, pendaftaran NPWP badan pada KPP domisili perusahaan, hingga izin usaha yang dikeluarkan melalui sistem OSS atau Online Single Submission.

Beberapa keuntungan dalam memilih CV sebagai pilihan bentuk perusahaan diantaranya yaitu selain mudah dalam pendiriannya, tidak membutuhkan modal besar karena tanpa minimal modal, hingga penetapan pajak yang cenderung lebih mudah.

Perusahaan berbentuk badan usaha seperti CV, tidak memiliki sistem kepemilikan saham seperti PT. Sehingga dalam hal ini tidak ada pembagian dividen bagi para sekutu komanditer di CV. Dikarenakan yang berlaku pada CV hanya mencantumkan modal dasar saja pada Akta perusahaan, tidak melampirkan besaran modal disetor, dan hanya menyebutkan nama sekutu aktif sebagai direktur, dan sekutu pasif dengan tanpa nominal besaran sahamnya. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa hal yang dikecualikan dari objek pajak salah satunya ialah bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer atau CV, yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, sehingga laba yang diterima anggotanya bukan merupakan objek pajak.

Baca juga: Besaran biaya pendirian PT

Dikarenakan CV merupakan badan usaha yang tidak memisahkan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pendirinya. Sangat berbeda dengan PT yang memiliki sistem pembagian dividen hasil dari penanaman saham, dimana kekayaan PT yang terpisah dengan kekayaan pendirinya. 

Walaupun begitu, bukan berarti CV bisa terlepas dari jerat pajak lainnya, terutama bagi Anda yang akan memilih CV sebagai bentuk perusahaan Anda, maka Anda perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Pendaftaran NPWP Perusahaan

Apabila legalitas awal seperti Akta dan SK Kemenkumham telah terbit, maka Anda bisa melanjutkan dengan mendaftarkan NPWP (nomor pokok wajib pajak) atas nama perusahaan atau CV Anda. Pastikan kode KBLI yang tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar persis seperti kode KBLI yang Anda inginkan (isikan pada formulir sebelumnya).

2. Daftarkan PKP

Pendaftaran PKP atau Pengusaha Kena Pajak bergantung pada kebutuhan CV Anda. Ketika omset tahunan Anda telah mencapai 4,8 Milyar maka sudah sangat wajib untuk mengukuhkan CV untuk PKP. Apabila belum mencapai angka tersebut, namun Anda memiliki desakan untuk menerbitkan faktur pajak maka boleh saja untuk mendaftarkan PKP.

3. Pemotongan PPh

Seiring berkembangnya perusahaan dengan memiliki karyawan, maka perusahaan wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan. Apalagi ketika perusahaan Anda melakukan sewa atas lahan/properti/bangunan maka wajib melakukan pemotongan Pasal 4 Ayat (2) bersifat Final.

4. Lapor SPT Badan Tahunan

Apabila setiap bulannya Anda tidak pernah telat melaporkan pajak perusahaan, seperti misalnya pajak sewa atas bangunan, pajak penghasilan karyawan, pajak jasa dan masih banyak macamnya. Maka akumulasi masa tersebut wajib dilaporkan dalam periode satu tahun, dimana saat ini diberlakukan sistem melalui e-filing.

Setelah tahapan demi tahapan telah Anda lakukan untuk memenuhi perencanaan pajak atas badan usaha Anda, maka Anda telah turut andil dalam pemerataan pembangunan nasional.

Leave a Comment