Jenis-jenis Perselisihan Tenaga Kerja

Jenis-jenis Perselisihan Tenaga Kerja

Perselisihan antar tenaga kerja di Indonesia diselesaikan pada suatu Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial. Di Indonesia sudah diatur dalam suatu produk hukum yaitu melalui Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Nah, apa saja yang dapat menimbulkan perselisihan antar pekerja? Jenis-jenis perselisihan Hubungan Industrial dibagi menjadi 4 :

  1. Perselisihan hak;
  2. Perselisihan Kepentingan;
  3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja; dan
  4. Perselisihan antar serikat pekerja buruh hanya dalam satu perusahaan.

Apabila dalam suatu perusahaan, antar tenaga kerja berselisih langkah pertama yang harus ditempuh adalah jalur perdamaian, sebisa mungkin harus melalui perdamaian yaitu musyawarah mufakat.

Berikut penjelasan tentang jenis-jenis Perselisihan yang terjadi antar tenaga kerja :

  1. Perselisihan hak (diatur pada pasal 1 angka 2 UU No. 2 tahun 2004):
    Perselisihan hak merupakan perselisihan yang terjadi akibat adanya perbedaan pemikiran terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan tidak dipenuhinya hak itu. Hal ini dapat terjadi ketika apabila dalam suatu Peraturan Perusahaan yang ternyata tidak memenuhi ketentuan normatif Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perselisihan hak ini sering terjadi, karena adanya perbedaan penafsiran dan pelaksanaan dalam suatu perusahaan. Sederhananya, Perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan.

    Dalam hal terjadinya perselisihan hak yang selanjutnya diikuti dengan Pemutusan Hubungan Kerja maka Pengadilan Hubungan Industrial yang wajib terlebih dahulu memutus perkara perselisihan tersebut. Hal ini disebutkan pada pasal 86 UU Nomor 2 tahun 2004. Perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan.

  2. Perselisihan Kepentingan (diatur pada pasal 1 angka 3 UU No. 2 tahun 2004)
    Perselisihan Kepentingan merupakan Perselisihan yang timbul ketika ada perbedaan pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat kerja sesuai dalam Perjanjian Kerja, PP, ataupun PKB. Perselisihan ini biasanya terjadi pada proses pembuatan syarat-syarat kerja ataupun perubahan syarat kerja.

    Pada pasal 109 mengatur bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terhadap Perselisihan antar Serikat Pekerja dalam satu perusahaan merupakan Putusan akhir yang bersifat tetap dan tidak dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

  3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (diatur pada pasal 1 angka 4 UU No. 2 tahun 2004)
    Perselisihan PHK biasanya terjadi antara pekerja dengan perusahaan. Perselisihan ini timbul karena tidak ada kesesuaian pendapat menegenai pengakhiran hubungan kerja. Pengaturan terhadap pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena memasuki usia pension, maka dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama (PKB).

    Sehingga, pemutusan Hubungan Kerja ini tidak dapat dilakukan secara sepihak, harus persetujuan kedua belah pihak. PHK ini merupakan opsi terakhir dalam suatu hubungan industrial.

  4. Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh
    Perselisihan antar serikat pekerja adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatan pekerjaan.

    Dalam suatu perusahaan, biasanya para pekerja menggabungkan diri atau membentuk suatu kelompok yang disebut dengan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Serikat Buruh ini akan mewakili segala urusan seluruh buruh yang tergabung di dalamnya pada suatu perusahaan. Di pasal 4 ayat (2) UU Serikat Pekerja diatur bahwa Serikat Pekerja memiliki fungsi sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.

    Setiap perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diselesaikan secara musyawarah oleh serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan

    Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

    1. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
    2. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
    3. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
    4. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Referensi: BP Lawyers

 

Leave a Comment