Jenis dan Contoh Legalitas Usaha yang Ada di Indonesia

Jenis dan Contoh Legalitas Usaha yang Ada di Indonesia

 

Berikut ini merupakan Jenis dan Contoh Legalitas Usaha yang Ada di Indonesia: Salah satu hal yang perlu diperhatikan demi keberlangsungan kegiatan usaha yang dijalankan adalah mengenai legalitas bidang usaha tersebut. Adanya izin serta legalitas usaha yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keberlangsungan kegiatan usaha yang dijalankan.

Indonesia sebagai negara hukum, menjunjung tinggi segala macam ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai macam ketentuan tersebut kemudian menjadi suatu alat untuk mengatur kegiatan dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini mengenai kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia diwajibkan untuk tunduk dan taat terhadap ketentuan yang berlaku tersebut agar kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat menjadi lebih tertib dan terarah.

Bagi seorang pelaku usaha yang memiliki kesadaran akan adanya ketentuan yang berlaku, tentu akan berusaha untuk menggali informasi berkaitan dengan aturan hukum menyangkut bidang usaha yang dijalankannya. Hal ini juga dibuktikan dengan pendirian badan usaha yang dilakukannya, tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu.

Pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran pendirian badan usaha akan mendapatkan izin serta legalitas usaha. Legalitas usaha ini secara tidak langsung sebagai tanda bahwa badan usaha yang didirikan tersebut telah dinyatakan sah sehingga dapat melakukan kegiatan usaha tanpa harus memikirkan kerugian yang akan timbul di kemudian hari dikarenakan status badan usaha tersebut dianggap illegal.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil menyebutkan bahwa tujuan pengaturan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) bagi pelaku usaha mikro dan kecil antara lain untuk:

  1. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
  2. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
  3. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
  4. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Jenis-jenis izin usaha di antaranya sebagai berikut:

  1. Surat Izin Prinsip (SIP)

    SIP merupakan izin yang diterbitkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat; pemerintah daerah provinsi; atau pemerintah daerah kabupaten / kota dalam rangka memulai suatu usaha. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah; serta Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

  2. Izin Gangguan

    Izin Gangguan atau yang dikenal dengan istilah HO (Hinderordonnantie) merupakan suatu izin yang menyatakan bahwa tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan untuk melangsungkan suatu kegiatan usaha. Izin ini diberikan kepada orang pribadi ataupun badan yang berada di lokasi tententu yang memiliki potensi dapat menimbulkan kerugian serta gangguan ketertiban umum. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

  3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

    SIUP merupakan surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada pengusaha untuk dapat melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP ini dikeluarkan berdasarkan domisili badan usaha tersebut dan dapat berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa SIUP berlaku sepanjang badan usaha melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tidak perlu melakukan perpanjangan SIUP dikarenakan tidak adanya jangka waktu berakhirnya izin usaha ini.
    Baca juga: Pembatasan Wilayah Notaris untuk Pembuatan Akta Pendirian PT atau CV

  4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

    Pelaku usaha yang melakukan pendirian badan usaha perlu untuk mengurus SITU. Hal ini dilakukan demi keamanan dan kelancaran yang nantinya akan dirasakan pada saat berlangsungnya kegiatan usaha yang dijalankan. Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota sepanjang ketentuan HO mewajibkannya. Apabila pelaku usaha telah mendapatkan SITU, maka baginya ada kewajiban untuk melakukan pendaftaran ulang serta perpanjangan dalam jangka waktu satu tahun.

Badan usaha yang telah memiliki izin serta legalitas yang jelas tentu akan mendatangkan keuntungan bagi kegiatan usaha dalam badan usaha tersebut. Legalitas ini juga dapat menumbuhkan kepercayaan serta menyingkirkan kecurigaan di kalangan konsumen. Apabila kepercayaan pada diri konsumen dapat ditumbuhkan, maka hal ini tentu saja dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya berbagai macam hal yang dikhawatirkan dapat menjadi ancaman bagi perusahaan. Dengan demikian, adanya kepercayaan konsumen menjadi salah satu faktor utama yang dapat berpengaruh pada keberlangsungan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.

Suatu badan usaha yang telah memiliki legalitas yang jelas dapat dengan bebas bergerak untuk melangsungkan kegiatan usaha yang dijalankannya. Hal ini dikarenakan badan usaha tersebut telah memperoleh perlindungan hukum sehingga pelaku usaha tidak perlu merasa khawatir akan kemungkinan adanya anggapan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang bersifat illegal. Oleh karena itu, baik pelaku usaha bahkan konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa akan merasa aman dan nyaman.

Setiap pelaku usaha tentu menginginkan bidang usaha yang dijalankannya dapat terus berkembang dan semakin berkembang. Legalitas usaha begitu diperlukan untuk menciptakan keamanan serta kenyamanan dalam melangsungkan kegiatan usaha. Apabila rasa aman dan nyaman telah dirasakan, maka kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan lancer tanpa adanya hambatan. Hal ini secara disadari ataupun tidak, sekaligus menjadi upaya untuk mengembangkan bidang usaha yang dijalankan.

Di sisi lain, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha tanpa ada niatan untuk melakukan pendaftaran pendirian badan usaha terhadap bidang usaha yang dijalankannya tentu tidak akan mendapatkan izin. Kegiatan usaha yang tidak memiliki izin atau legalitas usaha yang jelas dapat memunculkan kecurigaan pada diri konsumen. Kecurigaan tersebut dapat membuat konsumen justru melakukan tindakan pelaporan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan, sehingga tidak menutup kemungkinan jika sewaktu-waktu terjadi penertiban secara paksa terhadap kegiatan usaha yang dijalankan.

Berdasarkan penjelasan singkat tersebut, maka menjadi hal yang penting bagi pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran pendirian badan usaha terhadap bidang usaha yang ia jalankan sehingga kegiatan usaha yang dilakukan telah memiliki legalitas yang jelas. Dengan demikian, kegiatan usaha dapat berlangsung secara aman dan nyaman tanpa adanya hambatan serta anggapan bahwa apa yang dilakukan merupakan suatu perbuatan illegal.

Referensi: Legalo

Leave a Comment